Hukum Pidana

Daftar Nilai UAS HukumTelematika 2011/2012 Kelas A, B dan C

2012-01-25T16:08:00.001+07:00

Rilis ketiga adalah daftar nilai UAS Hukum Telematika untuk Kelas A, B dan C. Kurang lebih 100 peserta ujian akhir semester dari ketiga kelas dengan rata-rata nilai B. Beberapa mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester karena permasalahan presensi 80% kehadiran. Secara keseluruhan, 95% mahasiswa peserta ujian akhir semester lulus, dan kegagalan terlebih dikarenakan tidak dapat mengikuti ujian akhir atau komponen penilaian yang tidak lengkap.
Download daftar nilai UAS Hukum Telematika Kelas A, B dan C di sini
Selamat buat kawan-kawan mahasiswa, berikutnya adalah rilis daftar nilai Kriminologi untuk Kelas A, B dan C.

Daftar Nilai UAS Hukum Pidana Pers 2011/2012

2012-01-25T06:19:00.000+07:00

Setelah Hukum Acara Pidana, mata kuliah berikutnya yang mendapat giliran untuk dipublikasikan hasil penilaian ujian akhir semester adalah mata kuliah Hukum Pidana Pers. Rata-rata nilai B, dengan komposisi nilai keseluruhan sebagai berikut, mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B+ = 6 mahasiswa, mahasiswa yang memperoleh nilai B= 15 mahasiswa, mahasiswa yang memperoleh nilai C+= 5 mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang memperoleh nilai C dan D masing-masing 1 mahasiswa. 5 mahasiswa gagal lulus karena permasalahan presensi yang kurang dari 80 %.
Download Daftar Nilai selengkapnya di sini

Daftar Penerimaan Tugas Telematika

2012-01-16T09:33:00.000+07:00

Sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 pukul 23: 59 WIB, saya telah menerima beberapa tugas hukum telematika dari masing-masing kelas. Setelah saya lakukan penilaian ada beberapa kelompok yang mengirimkan tugas tidak sesuai dengan prosedur pengiriman. Berikut adalah daftar nama dan/ atau kelompok yang BELUM/ TIDAK mengirimkan tugas sebagaimana prosedur yang ditentukan:

Kelas A

Kelompok X, atas nama Mohlis Nor Hidayat, Pradana Anggara M, Abdul Manap, Ach. Amirullah dan Riya Irawati (harap dikirimkan ulang).

Kelas B

Mahasiswa dengan nama Sri Wulandari, Ahmad Bagus Subandi, Nur Indah Feny (harap dikirimkan ulang), Helmi Fuad, Rizki Nata, Rosadi Pradana, Pandhita Taruna Nagara, Relian Puspitasari, Putri Ayu, Abdullah, Muhammad Yakup, Ahmad Fauzi, Norholis Ariyatno.

Kelas C

Mahasiswa dengan nama Saiful Arif, Yayan Perdana, Figar Fadhilah.

Terdapat satu tugas tanpa sampul dan nama anggota kelompok, harap dikirimkan ulang.

Salam,

Te

Tugas Terstruktur II Hukum Telematika

2012-01-01T21:41:00.001+07:00

Tugas Terstruktur II Mata Kuliah Hukum Telematika

Ketentuan Tugas:
1. Berbentuk makalah, tema materi kuliah pasca UTS dengan format, latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan, daftar pustaka;
2. Referensi berupa footnote dengan daftar pustaka minimal 5 (lima) rujukan;
3. Diketik lengkap dengan sampul berisi daftar nama anggota kelompok beserta NIM;
4. Pembagian kelompok sesuai dengan yang telah ditentukan, kecuali kelas A pembagian kelompok akan diumumkan kemudian di papan pengumuman;
5. Makalah dikirimkan melalui email ke alamat: te.effendi@yahoo.com paling lambat tanggal 15 Januari 2012 pukul 23:59 WIB

Salam,

Te

Pembuktian dalam Tindak Pidana Mayantara

2011-12-27T11:19:00.000+07:00

KUHAP sejauh ini sangat tangguh dalam memposisikan dirinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat KUHAP sangat tangguh berdiri diusianya yang ketiga puluh tahun. Rahasia ketangguhan KUHAP tersebut adalah, 1) adanya penafsiran perluasan hukum sebagai salah satu cara konstruksi hukum; 2) adanya yurisprudensi yang dipergunakan secara optimal untuk penyeragaman penerapan hukum, bahkan secara contra legem sekalipun. Jadi, KUHAP sangat tangguh, biarpun kondisi sekitarnya sudah tidak sesuai sama sekali, termasuk untuk urusan alat bukti dan pembuktian.
Alat bukti yang dikenal saat ini di dalam KUHAP sudah sangat jauh dari yang namanya modern, namun dengan dua rahasia tadi, yaitu penafsiran perluasan hukum dan penerapan yurisprudensi, maka urusan alat bukti yang Jadul ini pun dapat dikonversikan secara maksimal.
Download materi kuliah Pembuktian dalam Tindak Pidana Mayantara di sini

Penyelesaian Permasalahan Pers

2011-12-27T09:52:00.000+07:00

Tidak seperti upaya penyelesaian dalam perkara lainnya, dalam perkara permasalahan pers terdapat beberapa tahap maupun cara dalam penyelesaian permasalahan terkait pemberitaan pers. Dalam konteks tindak pidana pers, penyelesaian perkara benar-benar memegang teguh prinsip optimum remedium dalam menyelesaikan perkara, bahwa pidana harus menjadi yang terakhir, ketika tidak ada cara lain yang bisa diselesaikan.
Download materi kuliah Penyelesaian Permasalahan Pers di sini

Daftar Nilai KUIS Pidana Pers 2011/2012

2011-12-21T21:58:00.000+07:00

KUis Hukum Pidana Pers yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Desember 2011 cukup menggembirakan, karena hasil yang diperoleh kawan-kawan mahasiswa memiliki rata-rata nilai 75 ke atas, walaupun ada beberapa diantaranya yang mendapatkan nilai di bawah 60. Namun demikian, secara keseluruhan, penyelenggaraan kuis hari ini bisa dikatakan sukses.

Selamat buat kawan-kawan, sampai jumpa di Ujian AKhir Semester, tingkatkan nilai yang sudah ada...
Berikut daftar lengkap nilai Kuis Pidana Pers yang dapat di download di sini

Permasalahan Yurisdiksi dalam Tindak Pidana Mayantara

2011-12-21T04:03:00.000+07:00

Berdasarkan sifatnya, tindak pidana mayantara merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat tanda batas (borderless crime). Hal ini dikarenakan, tindak pidana mayantara merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana transnasional. Karena sifatnya dan bentuknya itulah, terdapat permasalahan terkait yurisdiksi, baik dalam arti yurisdiksi yudisial maupun yurisdiksi eksekutif.
Download materi kuliah Permasalahan Yurisdiksi dalam Tindak Pidana Mayantara di sini

Subjek Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers

2011-12-13T20:01:00.001+07:00

Pada pokok bahasan kali ini akan membahas tentang dua hal yang saling berkaitan, yaitu subjek hukum dan pertanggung jawaban dalam tindak pidana pers. Tidak dapat dilakukan pertanggung jawaban pidana tanpa kita ketahui terlebih dahulu siapa subjek yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.
Download mater kuliah subjek hukum dan pertanggung jawaban pidana pers di sini

Kriminalisasi Pers dalam RUU KUHPidana 2008

2011-11-30T01:09:00.000+07:00

Tidak hanya di dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Pers, di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHPidana 2008 juga mengatur tentang tindak pidana pers. Di tengah desakan dekriminalisasi tindak pidana pers dalam RUU KUHPidana 2008, pengaturan tentang tindak pidana pers tetap tercantum dalam RUU KUHPidana 2008.
Download materi kuliah Kriminalisasi Pers dalam RUU KUHPidana 2008 di sini

Kebebasan Pers dan Tindak Pidana Pers

2011-11-23T05:51:00.002+07:00

Dua hal yang berlainan namun saling berkaitan jika membicarakan tentang kebebasan pers dan tindak pidana. Kenapa dikatakan dua hal yang berlainan namun saling berkaitan, hal ini terlebih dikarenakan, bahwa pers memiliki sebuah hak yang merupakan asasi, bahkan tidak hanya bagi pers melainkan bagi setiap manusia, hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk mendapatkan informasi, terlebih ketika hal tersebut merupakan suatu profesi yang dilindungi undang-undang. Namun, menjadi berbeda, ketika dalam menjalankan tugasnya tersebut mereka bersinggungan dengan aturan yang lain, dengan hak manusia yang lainnya, yaitu nama baik seseorang atau hal lain yang diatur oleh undang-undang. Bagaimana menengahi keduanya. Download materi kuliah Kebebasan Pers dan Tindak Pidana Pers di sini

(ilustrasi gambar, bisnis-jabar.com)

Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

2011-10-26T20:41:00.000+07:00

Alternative penyelesaian perkara, umumnya disebut dengan Alternative Dispute Resolution atau alternative penyelesaian sengketa, sejauh ini banyak dikenal pada ranah hukum privat atau hukum perdata. Apabila dikaji lebih lanjut, alternative penyelesaian sengketa ini tidak hanya dapat dilakukan di ranah hukum perdata, melainkan juga di ranah hukum pidana, walaupun alternative penyelesaian sengketa dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang menyertainya.

Ide dasar dari adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat Ultimum Remedium, Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan Ultimum Remedium (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu Ultimum Remedium. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.[1]

Sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum tentunya dapat dimaknai, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, maka sewajarnya ada upaya-upaya lainnya yang harus dilakukan, dan upaya lainnya tersebut dapat diartikan salah satunya adalah alternative penyelesaian perkara.

Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternative penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan Afdoening Buiten Process (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Di dalam KUHPidana, penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUHPidana yang disebut dengan Afkoop, yang menyatakan, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Oleh Jan Remmelink, Afkoop tersebut disebut juga dengan compositie.[2] Dengan demikian, jelas kiranya, bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dari sudut pandang sejarah telah diatur di dalam KUHPidana, namun hal tersebut dibatasi untuk tindak pidana tertentu saja.

Pada era KUHAP, keberadaan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum jarang dilakukan, adapun tiga bentuk untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan adalah penghentian penuntutan, penutupan perkara demi hukum dan pengesampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun tidak memiliki arti pasti menyelesaikan perkara di luar pengadilan, namun perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa keadaan khusus.

Di tingkat penyidikan, dengan adanya Surat Kapolri Nomor: B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternative penyelesaian perkara sebelum dilakukan proses pidana. Menurut Surat Kapolri tersebut, penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara pidana yang mempunyai kerugian materi/ ekonomi sangat kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Penyelesaian perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, walaupun Surat Kapolri tersebut mengatur tentang konsep ADR sebagai alternative penyelesaian perkara pidana, namun tidak dijelaskan perkara apa sajakah yang dapat diterapkan konsep ADR tersebut.

Permasalahan ini sebetulnya terjawab, bahkan sebelum Surat Kapolri tersebut ada, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP tahun 2008. Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP 2008 menyebutkan, bahwa penuntut umum berwenang demi kepentingan umum dan/ atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP 2008, yang menyebutkan, bahwa kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan maupun tanpa syarat tersebut dapat dilakukan apabila:

a. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa ringan;

b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara;

c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

d. Umur terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;

e. Dan/ atau kerugian sudah diganti.

Ketentuan dalam Pasal 42 RUU KUHAP 2008 ini semakin menegaskan adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana di masa yang akan datang untuk tindak pidana tertentu (sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 42 RUU KUHAP 2008).

Dapat disimpulkan, bahwa dari segi sejarah, berlakunya saat ini sampai dengan pemberlakuan di masa yang akan datang, alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan terlebih jika dikaitkan dengan sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir. Alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana ini seringnya disebut sebagai bentuk peradilan restorative. Konsep peradilan restorative tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggungjawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Model penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.

Penyelesaian perkara di luar persidangan dengan konsep peradilan restorative ini setidaknya diharapkan membawa dua perubahan, diantaranya:

1. Memulihkan kondisi masyarakat dan memaafkan terdakwa;

Di dalam Pasal 54 ayat (1) RUU KUHPidana 2008, disebutkan, bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan

e. memaafkan terpidana.

Dengan sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium, maka pemidanaan diupayakan sebagai cara terakhir selama ada cara lain yang dipergunakan dan cara tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) RUU KUHPidana 2008 tersebut. Adanya penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut karena ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.

2. Mengurangi permasalahan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, baik Tahanan Dewasa, Tahanan Anak, Narapidana maupun Anak Didik dari tahun ke tahun mengalami lonjakan yang signifikan, misalnya tahun 2005 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan 92.497 orang dengan kapasitas hunian 76.550 orang. Tahun 2006 jumlah penghuni 102.898 orang dengan kapasitas 76.550 orang. Tahun 2007 jumlah penghuni 115.987 orang dengan kapasitas hunian 76.550 orang dan tahun 2008 jumlah penghuni 119.218 orang dengan kapasitas hunian 76.550 orang.[3]

Dengan adanya penyelesaian perkara di luar persidangan melalui alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana tentunya akan mengurangi jumlah penghuni pemasyarakatan.

Daftar Referensi

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Jan Remmelink, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Rancangan Undang-Undang

RUU KUHAP 2008

RUU KUHPidana 2008

Sumber Lainnya

Statistik Pemasyarakatan, Prosentase Rata-Rata Pertahun Jumlah Penghuni (Tahanan, Narapidana dan Anak Didik) Diukur dengan Kapasitas Lapas/ Rutan, dikutip dari http://www.ditjenpas.go.id/?option=com_statistik

Surat KAPOLRI No. Pol: B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

[1] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10

[2] Jan Remmelink, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 443.

[3] Lihat Statistik Pemasyarakatan, Prosentase Rata-Rata Pertahun Jumlah Penghuni (Tahanan, Narapidana dan Anak Didik) Diukur dengan Kapasitas Lapas/ Rutan, dikutip dari http://www.ditjenpas.go.id/?option=com_statistik

Ketidakteraturan dalam Keteraturan Sistem Peradilan Pidana

2011-06-15T09:06:00.001+07:00

Dalam hal keteraturan sistem, sebetulnya Indonesia boleh berbangga karena memiliki sistem yang sederhana terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini tentu menjadi satu nilai lebih dan modal yang cukup berarti dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Namun, seperti halnya diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor dominan melebihi faktor yang lain, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dimana masing-masing faktor tersebut harus secara berimbang berjalan bersama-sama secara simultan. Selain faktor sistem, faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri; faktor penegak hukum; faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. (Soerjono Soekanto, 2007: 8)

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan prosedur yang teratur serta diharuskan memiliki keteraturan dalam prosesnya demi mewujudkan tujuan utamanya, yaitu penegakan hukum. Namun di dalam keteraturan tersebut terdapat ketidakteraturan, ketidakteraturan yang disponsori oleh komponen penegak hukum maupun ketidakteraturan yang disebabkan oleh pihak lain di luar komponen sistem peradilan pidana Indonesia.

Apakah sistem peradilan pidana Indonesia sudah masuk pada era chaos, era ketidakteraturan? Era ketidakpercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga muncul lembaga pengawas-lembaga pengawas yang jumlahnya melebihi lembaga yang diawasi? Orang-orang Yunani kuno sejak dahulu beranggapan, bahwa keteratuan muncul dari ketidakteraturan. (Anthon F. Susanto, 2004: 77). Jika diaplikasikan dalam kehidupan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, apakah pendapat Yunani kuno tersebut masih relevan, mengingat ketidakteraturan yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia justru berawal dari sebuah sistem yang teratur. Artinya, ketidakteraturan tersebut muncul dalam keteraturan sistem peradilan pidana Indonesia.

Sejarah mencatat, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami evolusi yang panjang, mulai dari masa kolonial, kemerdekaan sampai saat ini. Indonesia telah mengambil langkah yang patut dipuji ketika pada tahun 1981 telah berhasil menciptakan suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang merupakan landasan berlakunya sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejarah yang panjang dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menciptakan suatu sistem yang teratur, memiliki ciri bangsa Indonesia dan jelas berbeda dari pendahulunya, yaitu sistem peradilan pidana pada masa kolonial (walaupun beberapa diantaranya diadopsi sampai saat ini).

Untuk mencapai tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yaitu penegakan hukum, pertanyaan mendasarnya adalah, darimana dimulainya runutan sistem tersebut untuk mencapai tujuan menegakkan hukum. Ibarat membangun sebuah bangunan, seperti apakah dan berupa apakah pondasi itu dibangun, apakah substansi hukum, struktur hukum atau budaya hukum? Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, tapi harus ada jawabannya. Dan jawaban saya adalah budaya hukum. Seperti dikatakan Cicero, “Omnium rerum principia parva sunt”, bahwa hal yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil, maka untuk mencapai tujuan bersama, maka harus dimulai secara sendiri-sendiri dari diri sendiri, bukan secara bersama-sama. Budaya dan kebudayaan diciptakan oleh manusia. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat tersebut, dan kebudayaan akan turun temurun dari generasi ke generasi.

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta, Buddhayah yang artinya budi atau akal, sehingga kebudayaan diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. (Soerjono Soekanto, 2000: 188) Jika berbicara tentang kebudayaan, dilihat dari artinya tentu selalu berkaitan dengan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Tidak ada hal yang buruk merupakan hasil karya, rasa maupun cipta masyarakat. Hal yang buruk dan turun temurun bukanlah budaya, melainkan penyakit. Penyakit menular yang harus segera dicari obatnya.

Ketidakteraturan baik yang tercipta maupun diciptakan dalam keteraturan sistem peradilan pidana Indonesia merupakan penyakit, penyakit mendasar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Apakah hanya ini penyakitnya? Tentu tidak, penyakit yang konon disebut “budaya” oleh bangsa kita ini menciptakan substansi hukum dan struktur hukum yang sakit. Sehingga terjadi ketidakteraturan dalam keteraturan sistem.

Bagaimana tidak, penyakit dalam budaya hukum (bukan budaya hukum yang buruk, karena pada dasarnya tidak ada budaya yang buruk) akan menciptakan manusia-manusia yang berpenyakit dalam budaya hukum. Manusia yang berpenyakit dalam budaya hukum tersebut memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh dan duduk dalam posisi untuk menciptakan substansi hukum yang buruk. Bagaimana mungkin manusia yang memiliki penyakit dalam budaya hukum tersebut memperoleh posisi yang menentukan substansi hukum? Karena mereka dipilih oleh manusia lainnya yang juga memiliki penyakit dalam budaya hukum. Sehingga manusia yang memiliki penyakit dalam budaya hukum memilih manusia lainnya yang memiliki penyakit yang sama untuk menciptkan substansi hukum yang mengatur mereka. Apakah aturan yang diciptakan tersebut berupa obat untuk menyembuhkan penyakit mereka? sejatinya iya, tetapi kemudian aturan tersebut dijalankan oleh struktur yang berpenyakit pula. Sehingga obat yang diberikan telah terkontaminasi dengan penyakit yang sama.

Sistem yang sudah ada terkontaminasi oleh banyak hal. Sistem yang teratur telah digeser oleh ketidakteraturan, baik yang diciptakan oleh komponen penegak hukum maupun di luar komponen penegak hukum. Sedemikian kompleksnya ketidakteraturan dalam keteraturan sistem peradilan pidana membawa sistem peradilan pidana pada kondisi (pantas dikatakan) chaos.

Ketidakteraturan dalam keteraturan sistem peradilan pidana (pantas dikatakan) chaos. James Gleick menyatakan, bahwa Chaos adalah sesuatu yang ada dimana-mana, satu situasi ketidakteraturan atau kekacauan yang tidak dapat diprediksi polanya. (Anthon F. Susanto, 2004: 78). Ketidakteraturan dalam sistem peradilan pidana tidak dapat diprediksi polanya. Siapa yang dapat mengira, untuk menyelesaikan perkara Bibit – Chandra membutuhkan Tim delapan yang dibentuk langsung oleh Presiden untuk menyelidiki perkara tersebut, dan memberikan rekomendasi bagi komponen sistem peradilan pidana? siapa juga yang dapat memprediksi bahwa seorang tahanan bisa bebas keluar masuk rumah tahanan dengan membayar sipir penjara? Atau siapa yang bisa tega menyaksikan seorang yang hanya mencuri biji kapas harus diperiksa perkara pidana, sedangkan pengedar narkoba diputus bebas oleh Pengadilan Negeri? Tidak teratur dan tidak dapat diprediksi.

Ketidakteraturan tersebut tercipta karena penyakit dalam budaya hukum, dan terkadang ketidakteraturan tersebut diciptakan untuk merusak keteraturan yang ada. Jika pendapat Yunani kuno itu masih relevan, semoga setelah ketidakteraturan ini akan muncul keteraturan, atau setidaknya berawal dari saya, anda yang membaca ini perlahan mau untuk sembuh dari penyakit budaya hukum dan memberikan obatnya kepada yang lain. Sungguh, omnium rerum principia parva sunt.

Sistem Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

2011-06-13T21:39:00.001+07:00

Quis qustodiet ipsos qustodes, siapakah yang akan mengawasi pengawas? begitulah kira-kira terjemahan adagium Latin yang berdengung dari masa Plato sampai saat ini. Pertanyaan ini selalu muncul terkait dengan pengawasan-pengawasan dengan berbagai model yang ada dewasa ini, termasuk diantaranya adalah pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah satu kesatuan yang bergerak bersama-sama secara selaras untuk mencapai tujuan bersama, penegakan hukum. Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. (Soerjono Soekanto, 2007: 8) Masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang berdiri sendiri. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing komponen dalam sistem peradilan pidana harus memiliki sinkronisasi baik secara struktural, substansial maupun kultural.

Dari beberapa faktor tersebut, salah satu yang memiliki peranan besar dalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. (Mardjono Reksodiputro, 1993: 1) Dari definisi tersebut, dapat dikatakan, bahwa berbicara tentang sistem peradilan pidana secara langsung berbicara tentang komponen penegak hukum itu sendiri. Dan sebagai sebuah sistem yang bekerja secara simultan, sistem peradilan pidana juga memiliki sistem pengawasan sebagai kontrol untuk mencapai tujuan, penegakan hukum.

Sistem pengawasan dalam sistem peradilan pidana memiliki dua bentuk, yaitu built in control dan pengawasan antar lembaga. Pengawasan built in control adalah pengawasan yang dilakukan di dalam lembaga tersebut, sedangkan pengawasan antar lembaga dilakukan oleh pengawas di luar lembaga tersebut. Setiap lembaga penegak hukum memiliki lembaga pengawas masing-masing, hakim pengadilan negeri diawasi oleh hakim tinggi, hakim tinggi diawasi oleh Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Selain itu, di luar lembaga tersebut, masing-masing lembaga diawasi oleh lembaga independen, Komisi Yudisial mengawasi kinerja hakim, komisi kejaksaan mengawasi kinerja jaksa dan lain sebagainya.

Pengawasan built in control dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam masing-masing instansi, melainkan juga mengawasi proses dalam penegakan hukum tersebut. Kinerja Pengadilan Negeri akan diawasi oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi akan diawasi oleh Mahkamah Agung. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri akan dinilai oleh Pengadilan yang memiliki kedudukan di atasnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi dan seterusnya. Begitu juga lembaga Kejaksaan Negeri yang diawasi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Pengawasan antar lembaga dapat dilakukan oleh lembaga lain yang berkaitan dalam sistem peradilan pidana maupun lembaga lain di luar sistem peradilan pidana. Pengawasan antar lembaga di dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan oleh masing-masing komponen sistem peradilan pidana. Kepolisian diawasi oleh Kejaksaan, Kejaksaan diawasi oleh Pengadilan Negeri, Kepolisian diawasi oleh Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Sedangkan pengawasan antar lembaga di luar sistem peradilan pidana dapat dilakukan oleh komisi-komisi seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki fungsi pengawasan non structural.

Pengawasan dalam sistem peradilan pidana juga dapat berupa court administration maupun administration of justice. Keduanya memiliki perbedaan yang tipis, court administration mengawasi keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilakukan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan administration of justice berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi. (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 75) Pengawasan court administration dilakukan di dalam lembaga tersebut, sedangkan administration of justice dilakukan oleh antar lembaga.

Dengan berbagai bentuk lembaga pengawasan dan fungsi pengawasan tersebut, pertanyaannya tetap sama, siapakah yang mengawasi para pengawas tersebut? Mengawasi dapat diartikan dalam banyak hal, mengawasi masing-masing anggota, serta mengawasi kinerja lembaga tersebut. Seperti misalnya, Komisi Yudisial terkadang melakukan pengawasan yang melampaui batas kewenangannya, dalam hal ini seharusnya adalah kewenangan Mahkamah Agung. Pun halnya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi banyak melakukan penangkapan terhadap para anggota Dewan dan petinggi badan hukum dan pejabat lainnya. Lantas apa fungsi Badan Pemeriksa Keuangan yang berfungsi untuk melakukan audit keuangan?

Di dalam perkara temuan Komisi Yudisial terkait hakim yang memeriksa perkara Antasari, ada dugaan tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial memiliki fungsi dan peranan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Perilaku hakim termasuk diantaranya adalah profesionalitas hakim dalam memeriksa perkara. Mengenai pemeriksaan perkara jelas merupakan kewenangan Mahkamah Agung karena berkaitan dengan perkara. Komisi Yudisial juga memanggil hakim yang memeriksa perkara Antasari, dengan demikian Komisi Yudisial telah melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Jika terjadi tumpang tindih antar kewenangan lembaga pengawas tersebut, siapa yang mengawasi lembaga pengawas tersebut?

Sistem pengawasan dan sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan yang berkesinambungan. Keduanya tidak saling mendahului tapi perlu dipikirkan bersama, mana yang lebih dahulu dibenahi?

Peristiwa Pidana dan Unsur-Unsurnya

2010-10-22T09:45:00.007+07:00

Istilah Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana dalam bahasa Belanda secara umum digunakan dalam 2 (dua) istilah, strafbaar feit dan delict. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka istilah strafbaar feit maupun delict memiliki banyak isitilah, antara lain adalah: Perbuatan yang dapat dihukum, tercantum dalam pasal 3 LN 1951 nomor 78; Tindak Pidana, istilah ini dipakai dalam ENGELBRECHT, Kitab-kitab Undang-undang dan peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Perbuatan yang boleh dihukum, istilah yang dipergunakan oleh KARNI dan VAN SCHRAVENDIJK; Pelanggaran pidana, istilah yang dipakai oleh TIRTAADMADJA; Perbuatan pidana, istilah yang dipakai oleh MOELJATNO; Peristiwa pidana, istilah yang dipakai oleh E. UTRECHT.

Istilah peristiwa pidana memiliki arti, bahwa “peristiwa” meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen) atau suatu melalaikan (verzuim, niet doen atau nalaten) maupun akibatnya (akibat dari perbuatan atau melalaikan sesuatu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (rechtsfeit) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Keseluruhan istilah tersebut di atas mengacu pada pemakaian istilah strafbaar feit dan delict. Namun, VAN DER HOEVEN menolak penggunaan istilah strafbaar feit, karena bukan peristiwanya yang dihukum, melainkan pelaku dari peristiwa tersebut, sehingga Van der Hoeven menggunakan istilah Strafwaardig feit.

Definisi Peristiwa Pidana

Berbicara mengenai peristiwa pidana, banyak penulis memberikan rumusan tentang peristiwa pidana, sama banyaknya seperti penggunaan istilah dalam peristiwa pidana. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut VOS, peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman;

Menurut POMPE, peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum positif. Menurut sudut pandang teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum, normovertreding) yang terjadi karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Secara teoritis, peristiwa pidana memiliki unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatig atau wederrechtelijk);

2. Suatu pebuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah (aan schuld (van de overtreder) te wijten);

3. Suatu perbuatan yang dapat dihukum (strafbaar).

Menurut sudut pandang hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Menurut VAN HATTUM, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Berdasarkan definisi tersebut, unsur peristiwa dan pembuat peristiwa sama sekali tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengisyaratkan, bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan bahwa peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa yang melanggar hukum, maka perlu dilihat terlebih dahulu kondisi dari pelaku peristiwa tersebut, baik kondisi psikis maupun psikologis;

Menurut SIMONS, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut E. UTRECHT, peristiwa pidana hendaknya dibedakan secara definitive antara pengertian dalam hukum pidana dan kriminologi. Persitiwa pidana dalam hukum pidana dibagi dalam kejahatan dan pelanggaran.

Unsur – unsur Peristiwa Pidana

Rumusan peristiwa pidana sebagaimana disinggung dalam sub bagian di atas, secara umum peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian seseorang patut atau tidak mendapat suatu hukuman karena perbuatannya bergantung pada dua hal, yaitu harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan seorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu peristiwa pidana harus memuat unsur perbuatan yang melawan hukum (element van wederrechtelijk) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman (strafbaarheid can het feit) serta unsur kesalahan pembuat (dader) yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut (element van schuld).

a. Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijkeheid)

Beberapa definisi tentang peristiwa pidana antara lain oleh SIMONS (yang diikuti oleh JONKERS) dan VOS menggambarkan peristiwa pidana sebagai suatu kelakukan manusia yang melawan hukum (wederrechtelijke) atau bertentangan dengan hukum (onrechmatig) dan oleh sebab itu harus dijatuhkan hukuman.

Mengenai unsur melawan hukum dalam peristiwa pidana terdapat 2 (dua) pendapat besar, yaitu yang menyatakan unsur melawan hukum sebagai anasir tetap (constant in permanent) tiap peristiwa pidana yang artinya suatu persitiwa pidana tidak cukup hanya perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik namun harus suatu perbuatan yang melawan hukum (HAZEWINGKEL – SURINGA). Pendapat kedua menyatakan, unsur melawan hukum sebagai suatu anasir konstitutif (constitutief element) tiap peristiwa pidana yang artinya unsur melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu peristiwa pidana (VAN HAMEL).

Dalam teori hukum pidana Jerman permulaan abad 20, diterima suatu pendapat bahwa yang menjadi syarat untuk adanya suatu peristiwa pidana adalah suatu perbuatan sesuai dengan rumusan delik (omschrijving) atau disebut dengan Tatbestandmassigheid. Menurut RUTGERS, unsur melawan hukum tersebut termasuk dalam Tatbestandmassigheid, dan unsur konstitutif dalam peristiwa pidana menurut RUTGERS adalah Tatbestandmassige onrechtmatigheid serta unsur kesalahan.

Dalam perkembangannya, Tatbestandmassigheid mulai ditinggalkan. Pada tahun 1930 dalam ilmu hukum pidana Jerman diterima sebuah teori baru yang disebut Wesenschau. Menurut ajaran Wesenschau, VAN BEMMELEN menerjemahkannya sebagai berikut, bahwa peristiwa pidana tidak hanya sebagai suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik (delictomschrijving) dalam ketentuan pidana yang bersangkutan akan tetapi perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan yang sesuai dengan makna inti dari ketentuan pidana yang bersangkutan (dem wesen nach). Oleh VOS ajaran Wesenschau disebut sebagai idée materielle wederrechtelijkheid (ajaran melawan hukum material).

POMPE memberikan suatu pemikiran, bahwa unsur melawan hukum bukanlah suatu unsur mutlak dalam suatu peristiwa pidana. Pompe melihat unsur melawan hukum sebagai unsur peristiwa pidana apabila unsur melawan hukum tersebut secara tegas dirumuskan dalam undang-undang. Namun Pompe masih mengakui adanya unsur yang menghapuskan unsur melawan hukum sehingga tidak dapat dijatuhkan suatu hukuman. Pendapat ini oleh SCHEPPER ditentang secara tegas. Schepper menyatakan, bahwa tidak disebutkannya unsur melawan hukum dalam suatu ketentuan pidana tidak berarti unsur melawan hukum tersebut bukanlah unsur peristiwa pidana yang bersangkutan.

Perdebatan mengenai unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak atau bukan dalam unsur peristiwa pidana membawa suatu pemikiran baru tentang suatu ide yang disebut dengan materielle wederrechtelijkheid (ajaran melawan hukum material). VOS sebagai tokoh yang memandang unsur melawan hukum sebagai unsur konsitutif atau mutlak dari setiap peristiwa pidana memperluas definisi hukum dalam unsur melawan hukum itu sendiri. Hukum disini tidak terbatas pada hukum tertulis melainkan juga hukum yang tidak tertulis atau asas-asas hukum umum (algemene beginselen van recht). Jadi menurut VOS, melawan hukum tidak hanya formelle wederrechtelijkheid (melawan hukum positif tertulis) tetapi juga materielle wederrechtelijkheid (melawan asas-asas hukum umum/ hukum tidak tertulis).

Ajaran VOS tersebut banyak mendapat tentangan dari para penulis klasik sendiri seperti SIMONS, ZEVENBERGEN dan VAN HATTUM. VAN HATTUM mengemukakan, bahwa sejarah penetapan (wetshistorie) dari Wetboek van Strafrecht tidak terdapat bukti bahwa wederrechtelijk tidak terbatas pada hukum tertulis, yang artinya secara luas termasuk diantaranya hukum tidak tertulis. Sebaliknya, POMPE dengan penafsiran yang sama memberikan pendapat yang berlainan dengan VAN HATTUM. Menurut POMPE, arti wederrechtelijk yang luas sesuai dengan arti onrechmatig yang mana menurut Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 perbuatan yang tergolong bertentangan dengan asas-asas hukum (onrechtmatige daad) adalah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain. Pendapat Pompe didukung oleh VAN BEMMELEN yang menyatakan, wederrechtelijk dalam hukum pidana diartikan sama dengan onrechtmatig dalam pasal 1365 BW.

Namun, POMPE tetap berpendapat, bahwa unsur melawan hukum hukanlah unsur mutlak dalam setiap peristiwa pidana walaupun POMPE mengakui unsur melawan hukum materiil. Pendapat mana bertentangan dengan VOS dan JONKERS yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak dari setiap peristiwa pidana, walaupun undang-undang tidak secara tegas menyatakan itu sebagai unsur peristiwa pidana. Pendapat VOS ini kemudian berkembang menjadi unsur melawan hukum secara diam-diam.

b. Unsur Kesalahan (Schuld)

Seperti halnya unsur melawan hukum, pengarang klasik seperti VAN HAMEL, SIMONS, ZEVENBERGEN dan SCHEPPER memandang unsur kesalahan sebagai unsur konstitutif dalam setiap peristiwa pidana.

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan kesalahan atau pertanggungjawaban adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana (verantwoordelijkheid volgens het strafrecht). Menurut etika, setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana, hanya perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan hal hakim menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas 3 unsur:

1. Toerekeningsvatbaarheid dari pembuat;

Menurut VAN HAMEL, Toerekeningsvatbaarheid adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri; mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menurut POMPE, Toerekeningsvatbaarheid adalah suatu kemampuan berpikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya dan oleh sebab itu pembuat dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya sehingga pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Intinya bahwa pelaku mampu menyadari arti perbuatannya dan sesuai dengan kesadarannya tentang arti perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. Pompe tidak membatasi pada suatu keadaan normal sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel maupun Von Liszt.

2. Suatu sikap psikis pembuat dengan perbuatannya, yakni unsur sengaja dan culpa;

Menurut Teori Kehendak (wilstheorie) sebagaimana dikemukakan oleh VON HIPPEL, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Sedangkan menurut Teori Membayangkan (voorstellingstheorie) yang dikemukakan oleh FRANK, adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan dengan maksud perbuatan itu dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan antara 3 (tiga) macam sengaja, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menurut VOS, sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat (dader) menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, seandainya pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia takkan pernah melakukan perbuatannya.

b. Sengaja dengan sadar kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzinj)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Sengaja dengan sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewusstzijn)

Berbeda halnya dengan definisi kesengajaan sebagai maksud maupun kesengajaan dengan sadar kepastian, kesadaran dengan sadar kemungkinan memiliki banyak pendapat. VOS menyatakan adanya kesulitan untuk mengukur jiwa pembuat persitiwa masing-masing sehingga batasan dalam kesengajaan ini dapat ditentukan secara kasuistis. POMPE mengatakan, bahwa dengan adanya sadar kemungkinan maka tidak ada kesengajaan, yang ada adalah culpa atau kurang hati-hati.

Berbeda dengan sengaja, culpa memiliki arti kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku peristiwa pidana yang tidak seberat kesengajaan. VOS memberikan criteria unsur-unsur culpa, antara lain:

a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya (voorzienbaarheid van het gevolg voor de dader);

b. Pembuat kurang hati-hati (onvoorzichtigheid)

Menurut POMPE, unsur-unsur culpa adalah sebagai berikut:

a. Pembuat dapat menduga (kunnen verwachten) terjadinya akibat perbuatannya;

b. Pembuat melihat adanya kemungkinan (voorziender mogelijkheid) akan terjadinya akibat perbuatannya;

c. Pembuat sebelumnya melihat adanya kemungkinan (kunnen voorzien der mogelijkheid) akan terjadinya akibat perbuatannya.

3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (toerekenbaarheid).

KUHPidana mengenal dua macam ontoerekeningsvatbaarheid, yaitu karena gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing implementasinya dalam pasal 44 KUHPidana dan ontoerekeningsvatbaarheid karena minderjarigheid (belum dewasa) impelementasi dalam pasal 45.

Ontoerekeningsvatbaarheid karena gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing sesuai pasal 44 KUHPidana adalah suatu keadaan kegilaan yang dapat disebabkan sudah ada sejak lahir atau yang disebabkan kemudian karena suatu penyakit jiwa. Keadaan tersebut harus terus menerus atau permanen.

Sumber Hukum dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana

2010-10-22T09:28:00.002+07:00

A. Sumber Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana

Pada umumnya para pakar (termasuk di Indonesia) membedakan sumber hukum ke dalam kriteria Sumber hukum materiil; dan Sumber hukum formal. Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional dan keadaan geografis.

Sedangkan Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Perspektif hukum pidana, khususnya di Indonesia menyebutkan Pancasila sebagai sumber hukum materiilnya. Pancasila merupakan factor/ landasan utama pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dimana setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan factor utama yang melandasi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum formil dalam hukum pidana di Indonesia ada dua, yaitu sumber hukum tertulis dan terkodifikasi serta sumber hukum tertulis tidak terkodifikasi.

1. Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 3315 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

WvSNI berubah menjadi KUHP dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dipertegas dengan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 (LN nomor 127 tahun 1958) tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie.

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi raad van justitie.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP.

2. Sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi

a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

c. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang mengandung ketentuan pidana di dalamnya.

Selain dua sumber hukum tersebut di atas, di dalam teori hukum terdapat sumber hukum formil lainnya, yaitu yurisprudensi. Pengertian yurisprudensi di Negara-negara dengan system hukumn Common Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Civil Law (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden.

Sudikno Mertokusumo mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam:

1. Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari: 1) Putusan perdamaian; 2) Putusan pengadilan negeri yang tidak di banding; 3) Putusan pengatilan tinggi yang tidak di kasasi; 4) Seluruh putusan Mahkamah Agung.

2. Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Indonesia adalah Negara dengan system hukum Eropa Kontinental dimana yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum tapi tidak mengikat. Indonesia tidak mengenal asas binding of precedent dengan demikian, seorang hakim dapat memutus perkara dengan menggunakan pertimbangan sendiri, tetapi tidak melarang hakim untuk menggunakan putusan terdahulu sebagai acuan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

B. Prinsip-prinsip Hukum Umum dalam Perspektif Hukum Pidana

Prinsip-prinsip hukum umum tersebut diartikan sebagai asas dalam hukum pidana. Hukum pidana sebagaimana cabang ilmu lain dalam pohon hukum memiliki asas atau prinsip-prinsip yang diakui secara umum. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas ini secara lengkap berbunyi Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa kekuatan perundang-undangan yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana. Di Indonesia asas ini secara tersirat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP.

2. Asas Geen Straf Zonder Schuld

Asas ini disebut juga sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya adalah tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat. KUHP mencoba menuangkan asas ini dalam pasal 44 juncto pasal 45.

3. Asas Teritorial

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara itu. Asas teritorial dianut oleh Indonesia dan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Dalam Pasal 2, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

4. Asas Personalitas Nasional Aktif

Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga Negara Indonesia ke mana pun ia berada. Dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 5 s.d. 7.

5. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan.

6. Asas Universal

Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini, hukum pidana diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan di manapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan.

Beberapa kejahatan yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas universal adalah:

Kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu (Pasal 4 sub ke-2 KUHP) yang didasarkan pada Konvensi Jeneva 1929.
Kejahatan perampokan/ pembajakan di laut/ udara (Pasal 4 sub 4 KUHP yang diperbaharui dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan) yang didasarkan pada Deklarasi Paris 1858, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan prinsip-prinsip umum yang tidak hanya diakui di Indonesia, melainkan di Negara-negara di dunia. Perbedaannya terletak dalam hal pengaturannya. Indonesia secara tersurat maupun tersirat mencantumkan prinsip-prinsip umum tersebut di dalam KUHP, akan tetapi beberapa Negara di dunia tidak mencantumkan prinsip tersebut di dalam KUHP melainkan hidup sebagai prinsip yang mendasari KUHP atau peraturan-peraturan di Negara tersebut.

Korban Tindak Pidana Narkoba

2009-03-24T14:43:00.003+07:00

Kedudukan Korban tindak pidana narkoba dalam perspektif viktimologis Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Menurut Arif Gosita (Arif Gosita, 1983: 76), kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.

Berdasarkan definisi kejahatan yang diuraikan oleh Arif Gosita di atas,dapatlah kita ambil suatu kesimpulan, bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi manusia. Para kriminolog sepakat, bahwa kejahatan merupakan produk dari masyarakat. Selama masyarakat masih mengadakan interaksi satu dengan yang lain selama itupula kejahatan akan tetap muncul. Ada korban, ada kejahatan dan sebaliknya, ada kejahatan ada korban. Rangkaian kata ini menyatakan, apabila terdapat korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan. Kejahatan sebagaimana didefiniskan oleh Arif Gosita tersebut adalah kejahatan dalam arti luas. Kejahatan dalam arti luas tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat oleh masyarakat. Kejahatan dalam arti sempit adalah Mijsdriff atau crime yang merupakan bagian dari tindak pidana atau delict. Dalam arti sempit, kejahatan atau mijsdriff merupakan bagian dari tindak pidana. Kejahatan merupakan tindak pidana yang tergolong berat (R. Soebekti dan Tjitrosoedibio, 2003: 65). Tindak pidana, atau disebut dengan peristiwa pidana sebagaimana terjemahan dari kata strafbaar feit, didefinisikan oleh VOS sebagai suatu kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman (E. Utrecht, 1958: 251). Menurut Pompe, suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis tersebut, peristiwa pidana terjadi apabila suatu perbuatan bertentangan dengan hukum; suatu perbuatan dilakukan karena pelaku bersalah menurut hukum dan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut arti sempit tersebut, suatu kejahatan barulah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan apabila telah tecantum dalam suatu peraturan perundangundangan sebagaimana diamanatkan oleh asas legalitas. Tanpa adanya peraturan yang menyatakan suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Salah satu bentuk perbuatan pidana yang saat ini semakin meresahkan masyarakat adalah perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan psikotropika, (narkoba) baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat perbedaan sudut pandang mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba. Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita di atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara istilah kejahatan berasal dari kata mijsdriff sedangkan tindak pidana berasal dari kata delict atau strafbaar feit, cakupan diantara keduanyapun berbeda. Sebelum membahas tentang kedudukan tentang korban dalam kejahatan, baiknya kita mengetahui definisi dari korban kejahatan. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Kata “mereka” dapat diartikan individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah (Arif Gosita, 1983: 41). Hubungan antara korban dan kejahatan jika melihat definisi di atas adalah hubungan aksi – reaksi, atau hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan. Perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan membawa korban sebagai akibatnya. Permasalahan yang muncul dan akan dibahas disini adalah, kedudukan korban dalam kejahatan tersebut merupakan unsur mutlak ataukah tidak dalam setiap kejahatan yang terjadi. Dalam arti lain, apakah korban merupakan syarat mutlak terjadinya kejahatan sehingga tanpa adanya korban, maka kejahatan dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Permasalahan di atas dapat terjawab dengan dua sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu dalam tataran hukum positif dan sosiologis. Sudut pandang hukum positif menjabarkan tentang kedudukan korban dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan dalam sudut pandang sosiologis mengkaji tentang kedudukan korban apabila dihubungkan dengan proses kriminalisasi dan dekriminalisasi. 1. Sudut Pandang Hukum Positif Berbicara tentang hukum positif, maka kita akan menuju kepada suatu norma atau ketentuan yang berlaku pada suatu waktu tertentu pada wilayah tertentu (ius constitutum). Di dalam hukum pidana Indonesia, KUHPidana sebagai hukum positif, yang menjadi hoeksteen atau poros di ujung adalah pasal 1 ayat 1 KUHPidana, asas legalitas. Inti dari pasal tersebut adalah hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai sanksi pidana (E. Utrecht, 1989: 388). Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun culpa) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (onrechtmatigheid) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana (L. J. Van Apeldoorn, 2008: 3326). Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (schuldzijde), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya8. Kesalahan disini bukanlah kesalahan dalam arti sehari-hari, akan tetapi kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan (schuld in ruime zin) yang berarti kesalahan dalam hukum pidana yang terdiri dari: a. Toerekeningsvatbaarheid dari pembuat, oleh Pompe diartikan sebagai suatu kemampuan berfikir untuk menentukan kehendaknya; kemampuan untuk mengerti makna atau akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya; b. Suatu hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik secara sengaja maupun culpa; c. Tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana (toerekebaarheid), baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Melihat dua segi di atas, baik segi objektif maupun segi subjektif posisi korban tidak disebutkan sama sekali. Korban dalam suatu kejahatan bukanlah bagian dari suatu unsur tindak pidana menurut hukum positif. Menurut hukum positif, suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana jika perbuatan tersebut melawan hukum (melanggar undang-undang) dan terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Jika unsur melawan hukum dan unsur kesalahan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Kedudukan korban dalam kejahatan menurut hukum positif tidaklah mutlak, dalam artian korban bukanlah unsur terpenuhinya rumusan suatu kejahatan atau tindak pidana. 2. Sudut Pandang Sosiologis Berbeda halnya dengan sudut pandang hukum positif yang menyatakan, bahwa kedudukan korban bukanlah unsur mutlak terjadinya kejahatan, pandangan sosiologis memiliki pandangan yang berbeda. Dalam pandangan sosiologis, korban memilki posisi yang cukup vital dalam hubungannya dengan kejahatan. Korban adalah salah satu tolok ukur dalam menentukan kejahatan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan kalo ada pihak yang dirugikan, dan pihak tersebut disebut dengan korban. Dalam sudut pandang sosiologis, sebuah perbuatan yang awalnya merupakan kejahatan bisa berubah menjadi bukan kejahatan, begitu juga sebaliknya. Proses berubahnya suatu perbuatan dari perbuatan biasa menjadi perbuatan pidana disebut kriminalisasi, sedangkan proses berubahnya perbuatan pidana menjadi perbuatan biasa disebut dekriminalisasi. Salah satu factor yang menyebabkan kriminalisasi atau dekriminalisasi adalah korban kejahatan. Ketika tidak terdapat korban kejahatan, suatu perbuatan yang awalnya merupakan tindak pidana bisa berubah menjadi tindak pidana, begitu juga sebaliknya. Berbicara tentang dekriminalisasi tentu kita membicarakan suatu perbuatan pidana yang “bermasalah”. Suatu perbuatan pidana tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk tetap dijadikan suatu tindak pidana. Leonard Savitz dalam bukunya “Dilemmas in Criminology” menyatakan, bahwa perbuatan dinyatakan jahat secara hukum apabila memenuhi lima syarat. Kelima syarat tersebut yaitu : pertama an act must take place that in volves harm inflicted on someone by the actor. Kedua, the act must be legally prohibited at the time it is committed. Ketiga, the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he emgages in the act. Keempat, there must be a causal relationship between the volountary misconduct and the harm that result from it dan kelima, there must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act. Berdasarkan rumusan tersebut di atas terlebih pada point pertama menyatakan, bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Jika korban adalah diri sendir atau termasuk dalam kriteria crime without victims, maka dalam kriteria Savitz, apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban bukan sebagai kejahatan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat dapat dilakukannya dekriminalisasi. Mendekriminalisasi suatu perbuatan pidana tidak hanya melihat satu aspek saja, misal hanya korban diri sendiri tersebut. Sama ketika perbuatan itu dikriminalisasi, pada saat hendak didekriminalisasi juga harus terdapat alasanalasan yang logis dari segi moral, sosilogis, ekonomi, politik dan aspek lainnya. Dalam dekriminalisasi juga terjadi tarik menarik pandangan mengenai aspek-aspek tersebut. Sebelum pada akhirnya masuk dalam formulasi hukum, dengan kata lain, terjadi perubahan perundang-undangan. Berdasarkan uraian singkat di atas, jelaslah kiranya bahwa kedudukan korban menurut pandangan sosiologis cukup vital untuk menentukan suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan. Tujuan pemberantasan kejahatan adalah menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat, selama ada pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang lain, maka kejahatan itu tetap ada, dan pihak yang dirugikan tersebut adalah korban kejahatan. Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Viktimologis Pada sub pembahasan di atas telah disinggung, bahwa kedudukan korban dalam kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu, sudut pandang hukum positif dan sudut pandang sosiologis. Permasalahan kedua yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan korban tindak pidana narkoba dalam perspektif viktimologis. Sebagai batasan pembahasan, tindak pidana narkoba yang dibahas disini adalah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 85 ayat (1) sampai (3) (penggunaan narkotika golongan I, II dan III bagi diri sendiri)Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 59 ayat (1) huruf a (penggunaan psikotropika golongan I) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sejauh ini, dalam undang-undang narkoba, baik dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika maupun Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dalam pasal yang telah disebutkan di atas, tidak dicantumkan rumusan yang tegas tentang kedudukan pelaku dan korban. Walaupun dalam hukum positif dinyatakan secara tegas kedudukan korban bukanlah hal mutlak dalam suatu tindak pidana, namun dalam tindak pidana narkoba ini kedudukan korban tidak ditinjau dari segi mutlak atau tidaknya, melainkan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut (pasal 85 Undang-undang Narkotika dan pasal 59 Undang-undang Psikotropika) disebut sebagai pelaku ataukah korban kejahatan narkoba. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang oleh Stephen Schafer dinyatakan sebagai teori criminal-victim relationship tidak tergambar secara nyata dalam tindak pidana narkoba ini. Menjawab permasalahan tersebut, Sellin dan Wolfgang memberikan kualifikasi jenis-jenis korban kejahatan (Lilik Mulyadi, 2004: 115) sebagai berikut: 1. Primary victimization adalah korban individual, jadi korban disini adalah korban perorangan bukan korban kolektiv atau kelompok; 2. Secondary victimization, maksud dari korban dengan bentuk seperti ini adalah, korbannya badan hukum atau kelompok; 3. Tertiary victimization yang menjadi korban adalah masyarakat luas, boleh juga dikatakan, bahwa korbannya abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan kejahatan; 4. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri; 5. No victimization, istilah no victimization bukan berarti tidak ada korban. Korban tetap ada akan tetapi tidak dapat segera diketahui keberadannya atau posisinya sebagai korban. Berbeda dengan Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer memiliki criteria tersendiri dalam membagi korban kejahatan. Pembagian menurut Stephen Schafer adalah sebagai berikut: 1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban; 2. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku bersama-sama; 3. Participating victims, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Pertanggung jawaban sepenuhnya berada di tangan pelaku; 4. Biologically weak victims adalah kejahatan karena faktor fisik korban. Pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya; 5. Socially weak victims adalah korban yang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat; 6. Self victimizating victims adalah korban yang dilakukan sendiri (korban semu). Untuk itu pertanggung jawabannya terletak pada korban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku; 7. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecualiada adanya perubahan konstelasi politik. Korban suatu kejahatan dapat dibagi-bagi dan dibedakan secara tegas oleh Sellin dan Wolfgang maupun oleh Stephen Schafer. Pada intinya Stephen Schafer menekankan pembagian korban berdasarkan partisipasinya, Schafer manyatakan,bahwa korban mempunyai tanggungjawab fungsional yakni secara aktif menghindari untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Kontribusi korban dalam tindak pidana sering disebut dengan istilah victim precipitation. Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, dimanakah peranan atau kedudukan korban dalam tindak pidana tersebut. Kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori mutual victimization menurut Sellin dan Wolfgang atau self victimizating victims menurut Stephen Schafer. Secara normative, pelaku tindak pidana tersebut adalah pelaku, karena memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam segi objektif maupun subjektif. Namun dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah mutual victimization atau self victimizating victims. Pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.

Percobaan Tindak Pidana

2008-04-14T15:16:00.000+07:00

Pada umumnya yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana:

1. Ada perbuatan permulaan;
2. Perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai;
3. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri

Beberapa negara berbeda dalam mengatur percobaan tindak pidana, akan tetapi masih terdapat kesamaan diantara satu dengan lainnya.

Apakah itu?

Download di sini

Asas Kesalahan

2008-04-14T15:13:00.000+07:00

Berbicara tentang kesalahan berbicara tentang pertanggungjawaban pidana.
Asas kesalahan pada umumnya berbicara tentang mens rea dan actus reus.
Ada negara yang mengatur secara tegas tentang unsur kesalahan dalam KUHP ada yang tidak mengatur secara tegas.

Negara mana sajakah itu?

Download di sini

Asas Legalitas

2008-04-14T15:10:00.000+07:00

Secara umum yang berhubungan dengan asas legalitas adalah sebagai berikut:
1. Tidak boleh dituntut tanpa ada UU yang mengaturnya (UU Bersifat tertulis);
2. Temporis delictie
3. Jika ada UU yang baru, maka yang paling ringanlah yang dikenakan;
4. Tidak berlaku surut.

Asas legalitas antara satu negara dengan negara yang lain terkadang berbeda.

Download Handout Asas Legalitas Negara Asing di sini

Hukum Pidana Inggris

2008-04-14T15:07:00.000+07:00

Kenapa Inggris yang diperbandingkan:
1. Karena sistem hukum Inggris berbeda dengan Indonesia;
2. Karena ada persamaan tentang penggunaan hukum pidana adat;
3. Karena negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya merupakan jajahan Inggris dengan sistem hukum yang sama dengan Inggris

Sumber Hukum Inggris
Common law
hukum berasal dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui putusan pengadilan (preseden)

Statute law
hukum berasal dari peraturan perundang-undangan

Perbedaan dengan Indonesia
1. Sistem hukum yang berlainan
2. Peraturan perundang-undangan yang tidak dikodifikasikan (single code);
3. Tidak mengenal ketentuan umum yang memuat asas seperti dalam buku I KUHPidana Indonesia
4. Asas-asas tidak dicantumkan secara formal dalam undang-undang

Download handout Hukum Pidana Inggris di sini

Ruang Lingkup Perbandingan Hukum

2008-04-14T15:00:00.000+07:00

1. Perbandingan Hukum (comparative law) adalah suatu metode, bukanlah sebuah cabang hukum atau suatu perangkat peraturan
Metode perbandingan hukum adalah fungsional (kritis, realistis dan tidak dogmatis)

2. Dalam mempelajari perbandingan hukum kita harus mengetahui sistem hukum masing-masing negara.

Menurut Marc Ancel, terdapat 5 macam sistem hukum di dunia:
- Eropa kontinental (civil law system);
- Anglo-American (common law system);
- Timur tengah (middle east system);
- Timur jauh (far east system);
- Negara sosialis (socialist law system).

Tujuan Mempelajari Perbandingan Hukum
Umum:
Memperdalam ilmu pengetahuan;
Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum;

Khusus:
Mengetahui situasi hukum negara asing dengan harapan membawa perkembangan hubungan internasional

Download tentang Ruang Lingkup Perbandingan Hukum di sini

Handout Contempt of Court Full version

2008-04-14T14:40:00.000+07:00

Ternyata ga cuma film atau lagu-lagu download-an aja yang punya full version, handout saya juga punya full version, yah walaupun ga laku kaya lagu-lagu atau pilem-pilem setidaknya saya berusaha untuk memberikan yang saya mampu.

Hand Full Version tentang mata kuliah contempt of court download di sini

Kejahatan Narkoba

2008-02-01T13:41:00.000+07:00

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU no 22 dan no 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika. Download lengkap tentang Kejahatan Narkoba di sini

"Ba" dari kata Narkoba

2008-02-01T13:37:00.000+07:00

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika dan Barang berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yabf dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Tergolong barang berbahaya adalah: 1. Minuman Keras 2. Nikotin 3. Caffein 4. Volatile Solvent atau Inhalensia 5. Zat Desainer Download lengkap tentang Barang Berbahaya di sini

Psiktropika

2008-02-01T11:55:00.000+07:00

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (Hari Sasangka, 2003: 63). Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarma atau psikotropik Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam pasal 1 butir 1 disebutkan, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat. baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika. yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Download lengkap tentang Psiktropika di sini

Narkotika

2008-02-01T11:51:00.000+07:00

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, Narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Sudarto, 1981: 36). Namun ada yang mengatakan, bahwa narkotika berasal dari kata Narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar B. Simanjuntak, 1981: 124). Akan tetapi menurut UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Menurut pasal 1 butir 1undang-undang tersebut, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Download lengkap tentang Narkotika di sini

O B A T

2008-02-01T11:48:00.000+07:00

Sebelum berbicara tentang Narkoba, dimana salah satu unsurnya adalah obat berbahaya, maka alangkah baiknya kalau kita mempelajari terlebih dahulu tentang obat. Apakah yang dimaksud dengan obat? bagaimana cara kerja dan dosis obat? hal tersebut akan kita bahas secara rinci dalam pokok bahasan tentang obat. Download lengkap seputar obat di sini

Ruang Lingkup Hukum PIdana Narkoba

2008-02-01T11:43:00.000+07:00

Narkoba adalah istilah yang kita kenal sehari hari yang artinya Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya. Sebelum menggunakan istilah Narkoba, masyarakat Indonesia sudah mengenal istilah NAPZA yang berarti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif LAinnya. Narkoba pada saat ini sudah menjadi musuh dunia, tidak hanya Indonesia. Download lengkap Ruang Lingkup Hukum Pidana Narkoba di sini

Contempt of Court di Negara Asing

2007-04-20T19:42:00.001+07:00

NEGARA YANG MENGATUR CONTEMPT OF COURT DALAM UU KHUSUS
B.1. Inggris
Contempt of Court adalah suatu pranata hukum yang muncul dalam sistem common law di Inggris sekitar abad ke 13. Secara umum tujuan dari Contempt of Court adalah untuk menjaga integritas suatu proses persidangan dengan mencegah juri dari timbulnya berbagai prasangka yang akan merugikan terdakwa disebabkan pemberitaan media masa sebelum dan selama proses persidangan terhadap suatu perkara berlangsung.

Contempt of Court diatur dalam dua macam peraturan, yaitu; Contempt of Court Act 1981 dan Common Law Contempt.

Contempt of court Act 1981
Contempt of court Act 1981 adalah peraturan yang mengatur tentang Contempt of Court yang dilakukan oleh jurnalis melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat olehnya.
Menurut Contempt of court Act 1981 pemberitaan yang dapat menjadi atau termasuk Contempt of Court hanyalah pemberitaan yang dilakukan maupun dipublikasikan sejak tindakan pertama terhadap suatu kasus telah diambil. Artinya telah terjadi penahanan, dakwaan, atau telah ditetapkan uang jaminan atas penahanan, atau telah terbit perintah untuk menghadirkan terdakwa di persidangan.
Melalui pengujian terlebih dahulu, Pengadilan menentukan apakah pemberitaan ini dapat menyebabkan resiko yang serius karena telah mempengaruhi pendapat atau prasangka siapapun (terutama orang-orang yang akan atau sedang menjadi juri) yang membaca dan mendengarnya.
Pengujian untuk menentukan atau menilai apakah suatu pemberitaan media masa merupakan suatu Contempt of Court atau bukan dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Waktu
Angka waktu antara pemberitaan di media-masa dengan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan suatu kasus. Jika jangka waktu antara pemberitaan dan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan semakin dekat, maka semakin besar pula pemberitaan tersebut merupakan suatu Contempt of Court. Wartawan maupun editor berita harus memahami waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah perkara mulai dari terdakwa ditahan sampai dengan persidangan. Sebagai contoh, apabila sebuah pemberitaan di publikasikan sehari sebelum persidangan dibuka, maka pemberitaan tersebut mempunyai resiko yang lebih besar sebagai Contempt of Court dari pada pemberitaan yang dipublikasikan sebulan sebelum persidangan dimulai.
b. Jarak
Jarak lokasi antara suatu pemberitaan dipublikasikan dengan lokasi persidangan dilaksanakan.
c. Dampak pertama
Seandainya suatu pemberitaan dibaca oleh calon juri, maka pengadilan akan berusaha untuk menilai apakah pemberitaan tersebut berdampak pada calon juri. Sebagai contoh, pemberitaan pada halaman pertama (head line) suatu koran lokal akan lebih berdampak dari pada pemberitaan di halaman ke 18 di koran nasional. Selanjutnya pengadilan akan menilai dan melakukan evaluasi apakah pemberitaan tersebut akan mengakibatkan:
d. Residual Impact
Karena penting untuk dijaga apa yang diketahui oleh para juri semata-mata didapatkan dari melihat dan mendengar di persidangan tentang seluruh barang bukti, pemeriksaan saksi dan juga petunjuk dari hakim di persidangan tentang fakta-fakta yang terjadi.
Contempt of Court Act 1981 tidak berlaku, jika:
a. orang yang ditahan dibebaskan tanpa adanya dakwaan (kecuali jika polisi membolehkan seseorang untuk tidak ditahan/bebas sampai dengan masa persidangan).
b. Tidak ditahan lebih dari 12 bulan dari surat jaminan penahanan.
c. Perkara tidak diteruskan.
d. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau bersalah/telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.
e. Terdakwa tidak sehat untuk mengikuti jalannya persidangan atau tidak sehat untuk mengaku atau jika pengadilan menyatakan terdakwa berbohong to lie on the file.
Suatu pemberitaan bebas dari dugaan Contempt of Court (walaupun pemberitaan tersebut dijadikan sebuah headline) jika berita tersebut dibuat untuk membantu polisi dalam mengejar tersangka. Namun setelah tersangka sudah ditahan maka pengecualian ini tidak berlaku.

Common Law Contempt
Dalam Contempt Of Court Act 1981 pemberitaan yang dapat menjadi suatu contempt of court adalah jika pemberitaan tersebut di publikasikan ketika tindakan pertama telah dilakukan, maka Common Law Contempt adalah peraturan yang mencakup waktu sebelum tindakan pertama dilakukan yaitu ketika persidangan dapat mudah terlihat akan dilakukan secepat mungkin/sebentar lagi atau akan ditunda. Jika surat kabar dituntut telah melakukan Contempt of Court di bawah Common Law, maka penuntut umum harus membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka.

B.2. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, undang-undang yang mengatur mengenai Contempt of Court telah sejak lama berlaku baik di negara bagian maupun pada Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pemerintah federal telah mengatur Contempt of Court tersebut sejak tahun 1831 dengan Act of March 2, 1831 yang kemudian direvisi pada tahun 1873 dan 1964. Selanjutnya, masing-masing negara bagian mengatur Contempt of Court dalam suatu undang-undang sendiri. Pada umumnya undang-undang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan secara langsung dan kapan harus melalui prosedur biasa.
Amerika Serikat membedakan bentuk Contempt of Court menjadi empat bentuk dasar yaitu criminal contempt, civil contempt, direct contempt dan indirect contempt. Dari keempat bentuk dasar tersebut berkembang menjadi bentuk khusus yang terdiri dari perpaduan dari bentuk dasar tersebut, yaitu direct criminal contempt, indirect criminal contempt, direct civil contempt dan indirect civil contempt. Selanjutnya, bagaimana seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan apakah secara langsung atau melalui prosedur biasa ditentukan dari bagaimanakah bentuk Contempt of Court itu dilakukan.

B.3. Jepang
Jepang mempunyai undang-undang khusus mengenai Contempt of Court, yaitu Law to Maintain Ordu in Court Rooms, etc. Dan juga dalam KUHP-nya. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, dikatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketertiban di dalam ruang sidang pengadilan, dan sebagainya, dan menjunjung martabat putusan pengadilan dengan pandangan untuk menjamin prestise hukum di dalam masyarakat yang demokratis.
Pasal 2 mengatur tentang pidana dan rumusan deliknya. Dikatakan bahwa seseorang yang pada saat pengadilan atau hakim melakukan sidang atau proses lain untuk suatu perkara di dalam atau di luar pengadilan, mengabaikan perintah atau tidak memperhatikan tindakan yang diambil oleh pengadilan untuk mempertahankan ketertiban atau merintangi pelaksanaan tugas pengadilan atau sangat merugikan martabat putusan pengadilan, dengan cara kata-kata kasar, kekerasan, kegaduhan atau kata-kata dan sikap lain yang tidak patut baik di dalam sidang atau di tempat yang langsung yang lain, diancam dengan pidana kurungan tidak lebih dari 20 hari atau denda yang tidak berupa pidana tidak lebih dari 30.000 yen atau keduanya bersama-sama.
Dalam perkara Contempt of Court, pejabat pengadilan atau polisi dapat menahan pelaku di tempat kejadian. Dalam kasus ini, apabila pengadilan tidak memberikan penahanan dalam waktu 24 jam penahanan, maka putusan penempatan pelaku di dalam kurungan segera harus diakhiri. Acara perkara Contempt of Court mirip dengan acara biasa. Pengadilan sebelum memberi putusan, jika perlu memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti. Apabila dijatuhkan pidana, maka seluruh atau sebagian biaya pengadilan dibebankan kepada terpidana.

Ruang Lingkup Contempt of Court di Indonesia

2007-04-07T06:25:00.001+07:00

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa istilah Contempt of Court di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4. Dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 diisyaratkan perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR’08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Dengan terbitnya SKB ini, maka tujuan pembuat UU No. 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dituangkan dalam bentuk undang-undang. SKB ini hanya mengatur Contempt of Court yang dilakukan oleh penasihat hukum saja.
Selain itu, dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang Contempt Of Court menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum tahun 2002.
Sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam Contempt of Court. Oleh karena itu, sampai saat ini kiranya lebih tepat untuk memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.
Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Rechtpleging, yaitu kejahatan terhadap terhadap pengadilan dan instansi pemerintah yang lain. Berikut adalah beberapa kejahatan yang termasuk kejahatan terhadap pengadilan dalam KUHP dan KUHAP.

C. MENURUT KUHP
Pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court
1. Pasal 209 : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pasal 210 : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasihat atau adviseur
3. Pasal 211 : memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.
4. Pasal 212 : melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah
5. Pasal 216 : tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
6. Pasal 217 : menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan
7. Pasal 224 : sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
8. Pasal 233 : Merusak/menghilangkan barang bukti
Pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court, yang dapat dikenakan kepada pers :
1. Pasal 207 : lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia
2. Pasal 208 : menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukian yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum

D MENURUT KUHAP
Pasal dalam KUHAP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court
Pasal 217
(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
Pasal 218
(1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
Penjelasan:
Tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.

E. PERATURAN LAIN
Menteri Kehakiman melalui keputusannya No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyinggung tentang kemungkinan adanya Contempt of Court , sehingga perlu diberikannya kewenangan bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung.
Dalam Keputusan ini dikatakan bahwa KUHAP mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan. Hal ini mencerminkan asas demokrasi di bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan.
Pada sidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan dijalankan seobyektif-obyektifnya dan dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengikuti atau mengawasi jalannya pemeriksaan. Dengan demikian sifat terbuka dari suatu proses pidana tidak terletak pada dapatnya orang keluar masuk ruang sidang pengadilan, tetapi terletak pada pemberitaan yang bebas oleh pers dan dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa, sehingga “the fair administration of justice” tidak menjadi terdesak karenanya. Persidangan terbuka demi keadilan, hak seseorang untuk diadili secara terbuka, tidak boleh mengakibatkan ia diadili oleh “public”. Oleh karena itu hakim ketua sidang diwajibkan menjaga agar ketertiban di sidang pengadilan tidak dilanggar oleh siapapun. Pelaku pelanggaran tata tertib persidangan yang bersifat tindak pidana dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan terhadap dirinya (Pasal 218 KUHAP).

Bentuk-bentuk Contempt of Court

2007-04-07T06:21:00.001+07:00

Seperti halnya ketika membicarakan definisi atau pengertian tentang Contempt of Court , dalam membahas tentang jenis dan bentuknyapun banyak yang berbeda pendapat. Oleh karena itu akan disajikan beberapa bentuk Contempt of Court sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

1. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief.
Menurut Prof. Barda NA, mengutip dari LB. Curzon, Nico Keijzer dan Oemar Seno Adji. Contempt of Court adalah generic term, sedangkan specific termnya adalah:
a. Civil Contempt
disobedience to the judgements and orders of courts atau Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau perintah pengadilan. misalnya, saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, Terdakwa tidak menjawab pada saat ditanya oleh hakim (pasal 175 KUHAP right to remain in silence). sanksinya adalah paksaan.
Civil contempt bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian.
Suatu contempt dapat dikategorikan civil apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, yaitu, seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan,tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari civil contempt adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan contempt of court pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.
b. Criminal Contempt
acts tending to hinder or to obstruct the due administration of justice. Perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pemidanaan.
Criminal contempt merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku criminal contempt dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman.
Suatu contempt disebut kriminal apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim dipersidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan
Criminal Contempt diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya adalah:
1. Contempt in the face of the court; direct contempt; contempt in facie
 Threatening language, physical attack kepada hakim, juri, penasihat hukum, saksi dsb.
 Terdakwa menghina hakim
Contempt atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (contempt by interference) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan (contempt in the face of the court). Walaupun istilahnya contempt in facie, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (the dignity of the court) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi mertabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelengaraan peradilan tidak diganggu.
Termasuk dalam pelecehan dihadapan pengadilan adalah tindakan antara lain seperti; melakukan penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan, menghina hakim secara pribadi, mencemoohkan keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan, melempar telur atau barang apapun dalam ruang sidang, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim dan lain-lain.
2. Violation of the sub judice rule; Acts calculated to prejudice the fair trial; contempt ex facie
 Privat communication dengan hakim untuk mempengaruhi putusan
 Memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan
 Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak
publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (publications interfering with the due course of justice in particular legal proceddings
3. Scandalizing the court (memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan); contempt ex facie
Ditujukan untuk menurunkan kewibawaan hakim/ pengadilan. Misalnya kritik terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh hakim. Bukan merupakan kritik kalau kritik tersebut resonable criticism/ reasonable argumen
4. Obstructing court officer
mengganggu/ menyerang/ memukul atau mengancam hakim di luar sidang pengadilan. Dengan catatan setelah meninggalkan ruangan sidang.
5. Revange for acts done in the course of litigation
Perbuatannya ditujukan kepada saksi yang telah memberikan kesaksian di muka sidang
6. Breach of duty by an officer of the court (pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan)
7. Pelanggaran oleh Pengacara
2. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. Terdapat 5 (lima) bentuk konstitutif dari Contempt of Court, yaitu:
a. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (sub judice rule)
Sub judice rule adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
b. Tidak mematuhi perintah pengadilan (disobeying a court order)
Disobeying court order adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan.
Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka “Contempt of Court”- khususnya yang mengenai bentuk disobeying court’s order- terdapat dalam KUHP suatu ketentuan Pidana yang mungkin dapat dikategorisasi sebagai suatu tak pematuhan perintah dari Pengadilan.
c. Mengacaukan peradilan (obstructing justice)
Obstrusting justice merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judisial.
Obstruction of justice, apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan, fairness, ataupun efficiency dari suatu proses. Sedangkan disruption lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.
d. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalizing the court)
Scandalizing the court adalah pernyataan di luar Pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. Scandalizing the court merupakan tipe lain dari misbehaving incourt ataupun disrupsi dalam Pengadilan. Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap Pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan.
Scandalizing the court meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap Hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari Hakim tersebut. Tujuan dari tipe scandalizing the court adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan untuk impartialitas, obyektivitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri. Selain itu, scandalizing the court juga bermaksud untuk mengadakan promosi, menganjurkan suatu kepercayaan umum pada berbagai intitusi judisial.
e. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (misbehaving in court)
Misbehaving in court adalah tiap perbuatan isyarat (gesture) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran (flow) normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. Contempt of Court yang terjadi karena adanya misbehaving in the court memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan (nuisance) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin fungsionering yang lancar dari pemeriksaan judisial. Kedua, fungsinya lebih bersifat judicial represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.
3. Menurut P. Asterlay dan R.I.E. Card
Contempt of court diklasifikasikan:
1. Contempt in the face of court/ contempt in facie
2. Scandalizing the court
3. Reprisale against jurors and withnesses
4. Obstructing officers of court
5. Violation of the sub judice rule
6. Publication with prejudice issue in pending procedings.

Ruang Lingkup Contempt of Court

2007-03-09T13:13:00.001+07:00

Apabila dihubungkan dengan pengertian Contempt of Court sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka pengertian Contempt of Court terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun karena Badan atau lembaga peradilan adalah sesuatu yang abstrak (dianggap sebagai sesuatu yang konkrit karena mempunyai fisik walaupun benda mati), maka ketiga hal tersebut di atas ditujukan pada:

a. manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut;
b. hasil buatan lembaga tersebut;
c. proses kegiatan daripada lembaga tersebut.
Pada kedua hal terakhir sebenarnya tidak dapat dikatakan secara harfiah memiliki wibawa, martabat, dan kehormatan. Lebih tepat apabila dikatakan kedua hal tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar apabila terjadi suatu Contempt of Court terhadapnya.
Selanjutnya, pengertian Contempt of Court ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi juga aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi dan Hakim.
Selain dari segi subjek dan objek Contempt of Court , hal lain yang berhubungan dengan Contempt of Court adalah segala hal yang berhubungan dengan peradilan baik itu perbuatan, tingkah laku, sikap ataupun ucapan yang merendahkan martabat peradilan (peradilan didefinisikan sebagaimana 3 hal tersebut di atas) dapat dikualifikasikan sebagai Contempt of Court .

Definisi Contempt of Court

2007-03-02T09:07:00.005+07:00

Berbicara tentang Contempt of Court, maka kita akan terlebih dahulu memahami apa makna yang terkandung di dalam Contempt of Court . setidaknya ada beberapa referensi yang membahas beberapa definisi dari Contempt of Court . beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sejarah Berlakunya Contempt of Court
Contempt of Court adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem Common Law dengan case law-nya, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Menurut sejarah, Contempt atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau perintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris telah menerapkan contempt of court dengan adanya doktrin pure streams of justice yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan Contempt of Court yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaruan dengan diterapkannya Contempt Of Court Act 1981. Amerika Serikat pertama kali diundangkan Contempt of Court ialah pada tahun 1789.
Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang contempt of court merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung dipengadilan maupun diluar gedung pengadilan.
2. Menurut Black Laws dictionary
Dalam dijelaskan bahwa:
Contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.
(Terjemahan bebas: Contempt of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui)
3. Menurut penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4.
istilah contempt of court pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut:
“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelanggara peradilan gunan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.
4. Definisi Terminologis
contempt of court berasal dari kata contempt and court. contempt diartikan melanggar, menghina, memandang rendah. Court diartikan pengadilan. Dengan demikian Contempt of Court adalah upaya melaggar, menghina, memandang rendah pengadilan.
5. Undang-undang Federal Amerika Serikat
contempt of court diartikan sebagai misbehavior in the presence of the court or so near threato as to obstruct the administration. Jika diterjemahkan secara bebas membawa pengertian Tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangi proses peradilan
6. Menurut Oemar Seno Adji
Contempt of court secara singkat dirumuskan sebagai suatu tidak berbuat atau suatu perbuatan yang secara substansial menimbulkan distrubsi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tertentu.
7. Menurut Muladi
Makna court dalam contempt of court adalah court of judicature a body established by law to exercise, either generally or subject to defined lemits, the judicial power harus dibedakan dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif.
Berdasarkan definisi Contempt of Court di atas, maka secara singkat Contempt of Court dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.